Membendung Narkoba




 Membendung Narkoba



Pendekatan “Perang terhadap Narkotika” Renggut Ratusan Nyawa


Pandangan bahwa narkotika adalah sesuatu yang sangat berbahaya tanpa ada bukti medis atau bukti akademis yang jelas hanya akan menambah stigma bagi orang-orangnya yang menggunakannya. 


Pada rezim Jokowi, derajat

Show more

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Sayangnya, pandangan keberbahayaan yang salah kaprah ini dijadikan basis atas banyak kebijakan problematik. Misalnya, kebijakan tembak di tempat. 


Bayangkan saja, akibat pendekatan keras dan represif perang terhadap narkotika era Jokowi, sepanjang tahun 2017 saja, LBHM mencatat

Show more

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Semua tindakan keji ini jelas mencederai hukum di Indonesia yang memegang teguh prinsip asas praduga tak bersalah. Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan perlu mendapatkan penghukuman, seharusnya melewati proses peradilan pidana terlebih dulu. Sayangnya, para korban

Show more

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Prabowo Harus Apa?


Post


See new posts

Conversation

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Sayangnya, pandangan keberbahayaan yang salah kaprah ini dijadikan basis atas banyak kebijakan problematik. Misalnya, kebijakan tembak di tempat. 


Bayangkan saja, akibat pendekatan keras dan represif perang terhadap narkotika era Jokowi, sepanjang tahun 2017 saja, LBHM mencatat

Show more

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Semua tindakan keji ini jelas mencederai hukum di Indonesia yang memegang teguh prinsip asas praduga tak bersalah. Mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan perlu mendapatkan penghukuman, seharusnya melewati proses peradilan pidana terlebih dulu. Sayangnya, para korban

Show more

LBH Masyarakat

@LBHMasyarakat

·

Apr 10

Prabowo Harus Apa?


Pendekatan “Perang terhadap Narkotika” Renggut Ratusan Nyawa


Pandangan bahwa narkotika adalah sesuatu yang sangat berbahaya tanpa ada bukti medis atau bukti akademis yang jelas hanya akan menambah stigma bagi orang-orangnya yang menggunakannya. 


Pada rezim Jokowi, derajat berbahaya narkotika seringkali menggunakan angka bombastis bahwa ada 40 orang meninggal setiap hari karena narkotika. 


Namun, ahli epidemologi mempertanyakan metode perhitungan ini karena ketidaktransparanan data, proses sampling tidak representatif, tidak memperhatikan jenis dan dosis narkotika yang digunakan, dan metode yang tidak reliabel.




Jika Prabowo benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan narkotika di Indonesia, itu bisa dimulai dengan memperbaiki regulasi yang ada saat ini terlebih dahulu, utamanya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sampai ke tingkat paling mendasar.


Sebab, aturan itu masih mengedepankan pendekatan kriminalisasi alih-alih kesehatan, dan tak bisa membedakan mana penyalahguna, pengedar, dan bandar narkotika. Akibatnya, semua yang berurusan dengan narkotika bakal “dipukul rata dan dianggap sebagai penjahat” yang layak untuk diperlakukan secara tidak manusiawi, misalnya tembak di tempat.


Prabowo mestinya mereformasi kebijakan narkotika sampai ke akar-akarnya jika ingin menekan angka permasalahan narkotika di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan dekriminalisasi pengguna narkotika di Indonesia.


Dekriminalisasi pengguna narkotika merupakan suatu kebijakan atau pendekatan yang mengubah penggunaan narkotika yang semula dianggap sebagai tindakan kriminal (dengan ancaman hukuman penjara atau pidana lainnya) menjadi pelanggaran yang tidak lagi diperlakukan sebagai tindak pidana.


Dalam kebijakan ini, pengguna narkotika tidak dipenjara, tetapi mereka bisa diberikan penanganan yang lebih humanis, seperti rehabilitasi, penyuluhan, atau perawatan medis.


Intinya, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pemulihan dan rehabilitasi pengguna narkotika sebagai masalah kesehatan, bukan kriminalisasi, yang dianggap lebih efektif dalam mengatasi ketergantungan narkotika daripada hanya mengandalkan hukuman pidana. Memandang mereka sebagai manusia yang setara dan membutuhkan dukungan, bukan kriminalisasi, adalah kunci penting dari reformasi kebijakan ini.


Jika Prabowo masih tetap keras hati dengan pendekatan perang terhadap narkotika, jangan kaget jika di kemudian hari:


✅ pasar gelap narkotika bakal terus berkembang;


✅ praktik koruptif di kalangan aparat penegak hukum yang menangani kasus narkotika tak kunjung menurun;


✅ stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika tak pernah hilang, serta; 


✅ daya tampung terpidana kasus narkotika di Rutan dan Lapas di Indonesia akan semakin membludak.

Comments