BEM dan Korps Mahasiswa APN Se-Indonesia Siaga 1

 

Sejumlah Organisasi Mahasiswa bakal aksi besar-besaran dalam waktu dekat, seperti yang disampaikan salah satunya adalah dari BEM SI

"Rencananya tanggal 8 untuk aksi nasional," ungkap Koordinator Media Aliansi BEM SI Rizky 

Rizky mengaku belum menentukan lokasi demonstrasi nanti. Ia hanya mengatakan bahwa aksi unjuk rasa bakal melibatkan mahasiswa dalam jumlah besar.

"Untuk aksi nasional itu umumnya banyak datang berpartisipasi, apalagi dengan urgensi yang ada saat ini. Untuk BEM SI sendiri setiap aksi mengajak seluruh mahasiswa PTN dan PTS yang masuk ke dalam BEM," jelasnya.

Ia mengatakan mahasiswa bakal menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Slogan mosi tidak percaya juga akan disuarakan kepada pemerintah dan DPR.

"Secara keseluruhan [menuntut penolakan UU Cipta Kerja], dengan mosi tidak percaya dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat Indonesia," lanjutnya.

Sebelumnya Aliansi BEM SI menyerukan mosi tidak percaya kepada DPR dan Pemerintah pada Minggu (4/10). Mereka menilai Pemerintah dan DPR berpotensi hak hidup rakyat dan lingkungan karena mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Penolakan tidak hanya datang dari kelompok mahasiswa, tetapi juga dari kalangan buruh. Sejumlah serikat buruh sudah sejak jauh hari menolak dan akan menggelar mogok nasional.

Sementara itu Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda Nasional (APN) Abdullah Amas menegaskan bahwa penolakan yang dikeluarkan DPP APN berbarengan dengan turun ke jalannya kader APN bersama Organisasi Mahasiswa, Buruh dan Pemuda esoknya

DPP Korps Mahasiswa Aliansi Pemuda Nasional (KM-APN) melalui  Ketum DPP KM-APN Timbul Pulungan dan Sekjen DPP KM-APN Misbah juga memastikan Kader APN ikut turun ke jalan di masing-masing wilayahnya

"Semua terjun bergerak dan saya kira Pemerintah betul-betul menuai badai dari angin yang ditabur, saya kira isu ini akan membuat Pemerintah semakin kesulitan menjaga protokol kesehatan akibat lautan massa kedepan dan ini tentu karena ada sebab akibatnya dan kesalahan ada di pemerintah"ujar Abdullah Amas