MAPELI Optimistis Penyegelan Kader PKS Oleh Kantor PKS Sendiri Bisa Diselesaikan Dengan Baik

 Simpatisan PKS menganggap Pengangkatan Ketua DPW PKS Jateng Muh Haris dianggap ilegal dan Cacat hukum.

Menurut Ketua Koordinator Lapangan Aksi Peduli PKS Jateng Amir Darmanto, kasus ini bermula pada Desember 2020yang lalu, dimana ada moment penting proses pemilihan struktur DPTW PKS Jateng, tapi sayang pemilihan yang demokratis diawali dengan dilaksanakan Pemira, tapi kami dikejutkan dengan masuknya nama Muh Haris dalam kepengurusan 2020 – 2025.

Hasil Pemira yang dilaksanakan dengan demokratis serta berdarah darah itu dinodai oleh Moh Haris, karena sesuai hasil Pemira Nama Muh Haris tersebut tidak masuk dalam daftar 8 nama calon anggota DPTW PKS Jateng masa bakti 2020-2025, yang diajukan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Anggota DPTW PKS Jateng ke DPP untuk ditetapkan sebagai pengurus, karena memang sejak awal namanya tidak ada dalam daftar pencalonan.

“Bahasa yang paling mudah” ora melu pilihan kepala desa koq iso dadi kepala desa”.”

Amir Darmanto juga agar praktek busuk ini di  Bongkar,”Praktek curang yang dilakukan serta menuntut mundur Muh Haris dalam kepengurusan DPTW masa bakti 2020-2025. Atau kita akan menghadapi masalah hukum dikemudian hari karena kepemimpinan Muh Haris batal demi hukum yang berakibat semuanya cacat hukum.”Ucapnya, Sabtu (11/2/2023).

Setelah 3 tahun kami menunggu permasalahan diselesaikan oleh DPP tapi ternyata sampai saat ini belum juga ada keputusan terkait pergantian Muh Haris sebagai Ketua DPW PKS Jateng yang inkonstitusional/ cacat hukum.

Padahal Mahkamah Partai telah bersidang dan memutuskan untuk segera mengganti kepengurusan DPTW pimpinan Muh Haris.

Maka kami Kader Peduli Jateng (KPJ) menuntut:

1. DPP PKS untuk segera menerbitkan SK serta menetapkan kepengurusan DPTW PKS Jateng 2020 – 2025 sesuai hasil PEMIRA dan mekanisme yang benar.

2. Apabila tuntutan kami (KPJ) diabaikan maka kantor DPTW PKS Jateng kami kuasai sampai SK terbaru terkait kepengurusan DPTW PKS Jateng 2020 – 2025 diterbitkan.

Sebelumnya telah ada pihak media yang meminta tanggapan Sekjen PKS  Habib Aboe Bakar Alhabsyi lewat watshap, hingga berita ini turun belum mendapat respon.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Peduli Etika Politisi (MAPELI) berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

"Semoga lekas selesa, karena PKS harus siap menghadapi Pemilu 2024"ujarnya