Gagal Panen Padi Dimana-Mana, Krisis Pangan Sudah Dekat

 Perih rasanya mendengar banyak petani yg gagal panen. Barusan saya cek Doz  ( mesin utk memanen padi) saya yg di Jawa Timur , ternyata sebulan  belakangan  semua lebih banyak di gudang.

Padahal tahun lalu , doz -doz milik saya itu  masih lumayan dapat kerjaan. Saya tanya ke kepala operatornya, kenapa kok lebih banyak di gudang? Ternyata panen padi saat ini di daerah Jawa Timur banyak yg gagal.

Ini tanda -tanda bakal terjadi krisis pangan kayaknya kejadian deh . Jawa Timur termasuk lumbung pangan.

Pertanyaanya mengapa petani gagal? Karena saat ini hampir  tidak ada keberpihakan pemerintah pada petani! Pupuk subsidi sudah tidak ada, giliran petani mau membeli  pupuk yg gak subsidi harganya naik 100 persen lebih dari harga normal . Lha petani mana yg kuat beli????

Kemudian saat padi tidak dipupuk artinya pertumbuhannya kurang sehat, dan  mudah terserang hama. Nah pas terserang hama, mau beli obat , obatnya juga sangat -sangat mahal, 

naiknya  hampir 80 persen.  

Petani makin nangis, saat mau ngairi sawah mereka pakai diesel air, beli solarnya gak ada. yg ada dexlite. Lha dengan harga dexlite naik sekarang 15 ribu apa ya petani kuat beli.....akhirnya ya sawahnya dibiarkan mengering.

Dan lengkap sudah penderitaan petani, karena panennya pun gagal!. Apa yg tersisa dalam hidup petani? Hutang yg terus menumpuk karena utk biaya sawah yg gagal tdk bisa menutup biaya yg dikeluarkan, dan utk nyambung hidup. Dan hutang itu pada siapa? Kebanyakan pada rentenir! 

Masih mau bilang Indonesa baik -baik saja, kalau kemiskinan makin merajalela, karena petani belakangan lebih sering gagal panen?

Semoga ada pejabat yg membaca tulisan saya ini, dan bisa menyampaikan ke presiden , bahwa petani kita sekarang semua "sakit keras".

Kalau  ada survei  yg jujur soal banyaknya  petani yg terserang penyakit jantung atau stroke , mungkin di tahun -tahun belakangan makin tahun jumlahnya makin tinggi. Termasuk yg depresi dan sakit 

Makanya ya, saya kalau lihat orang2 yg mau Nyapres terus sibuk pencitraan , sok merakyat , sok gaul, sok berprestasi, main tik-tok, sok Ngadrun ....saya cuman bilang gombal semua alias prettttrlah , lha kalian semua penderitaan apa yg dialami rakyat saja gak paham!

Ditulis oleh : Naniek Sudaryati Deyang.

Pandangan secara umum akan krisis pangan kian dekat juga ditulis oleh seorang aktivis Muslimah dibawah ini

TREN NEGARA STOP EKSPOR PANGAN, BAKAL KRISIS PANGANKAH INDONESIA?

Oleh : Irawati Tri Kurnia (Pemerhati Sosial dan Politik, Ibu Rumah Tangga tinggal di Kendangsari-Surabaya)

#MPIJatim--Pemerintah mengingkatkan masyarakat akan kondisi rantai pasokan pangan dunia yang kini sudah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan. 

Bulan Januari lalu hanya tiga negara yang menghentikannya. Pada bulan ini sudah ada 22 negara yang tidak mengekspor bahan pangannya dengan alasan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. 

Salah satunya India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan. Pemerintah mewaspadai posisinya yang masih harus mengimpor gandum dan komoditas lainnya seperti jagung dan kedelai. Namun pemerintah mengklaim bahwa beras sebagai komoditas utama sudah tiga tahun ini tidak impor. Ini karena penambahan jumlah bendungan untuk sistem irigasi pangan. Pemerintah mengklaim sistem irigasi pangan saat ini didukung oleh pembangunan 29 bendungan yang sudah terealisasi, dari target 65 bendungan. 

Pangan adalah komoditas penting yang menjadi hak manusia. Kebutuhan pangan yang mampu dipenuhi oleh setiap individu masyarakat, akan menentukan ketahanan pangan sebuah negara. Karena itu peran negara sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan warganya. Negara juga wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan agar mampu memberikan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. 

Namun menurut guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso, kemandirian pangan dirusak oleh ketentuan World Trade Organization (WTO) Agreement of Agriculture. Dilansir dari tirto.id pada 22 Oktober 2020, Dwi menjelaskan bahwa Organisasi PBB yang menangani pangan dunia itu menginstruksikan agar Indonesia mengintegrasikan sistem pangan ke sistem pangan dunia.  Ini berarti Indonesia harus membuka kran impor pangan untuk negerinya. Guru Besar tersebut memberi contoh, sebelum tahun 90-an negeri kita dapat mencapai swasembada bawang putih dan kedelai. Namun ketika pemerintah membuka kran impor untuk keduanya, hingga saat ini 90% kebutuhan bawang putih dipenuhi dari Cina. Dan sekitar 80-90% kebutuhan kedelai Indonesia juga dipenuhi Amerika. Maka jika berbicara ketahanan pangan, maka tidak cukup mewanti-wanti atau sekedar membangun bendungan. Apalagi jika sebuah kebijakan selalu mengikuti regulasi PBB.

PBB adalah representasi hegemoni negara adidaya yang berideologi kapitalisme. Ideologi ini akan memaksa negara-negara lain menganut sistem ekonomi kapitalisme liberalisme yang lebih mengutamakan korporasi daripada kepentingan petani, produsen makanan, dan gizi masyarakat. Ditambah sahnya undang-undang cipta kerja yang membuat alih fungsi lahan pertanian terus berjalan. 

Karena itu kemandirian pangan akan terwujud ketika kebijakan impor bukan kebijakan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebab kebijakan tesebut hanya membuat sebuah negeri bergantung pada negeri lain. Kedaulatan pangan akan terwujud jika sebuah negara lepas dari jerat hegemoni sistem kapitalisme dan beralih kepada sistem yang shahih. Sistem shahih tidak lain adalah Khilafah yang bersumber dari wahyu Allah. Sistem Khilafah akan menjadikan sebuah negara benar-benar merdeka. Karena Khilafah akan menutup jalan bagi asing untuk menguasai negeri ini. Hal ini terlihat dari konsep Islam kafah yang diterapkan oleh Khilafah. 

Islam  memiliki aturan yang detil dan menyeluruh terkait perpaduan kebijakan ekonomi, politik dan pertanian. Aturan ini terbukti mampu memberi kesejahteraan yang luar biasa kepada setiap warga Khilafah. Adapun teknis daulah Khilafah Islam untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut : 

Pertama. Para petani akan diberi subsidi oleh negara dalam jumlah besar. Subsidi tersebut bisa berupa modal, bibit, alat-alat canggih pertanian, dan lainnya. Sehingga mereka bisa memproduksi pangan dengan biaya ringan dan keuntungan yang djperoleh juga besar. Sebab pangan adalah masalah strategis. Negara tidak boleh tergantung kepada negara lain, yang bisa mengakibatkan negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.  

Kedua. Khilafah akan menerapkan politik pertanian yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan kebijakan pendistribusian yang adil. Walaupun kekuasaan Khilafah luas mencapai ¾ dunia, setiap warga Khilafah mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Ketiga. Pertanian dalam Khilafah merupakan salah satu sumber primer ekonomi, selain perindustrian, perdagangan dan jasa. Karena darinya kebutuhan pangan negeri terpenuhi. Karena menjadi salah satu pilar ekonomi negara, maka kebijakan pertanian dan pangan harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing. 

Keempat. Pengembangan pertanian harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan. Bukan semata target produksi seperti saat ini dalam sistem kapitalisme.  

Demikianlah kebijakan Khilafah sesuai Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan yang hakiki bagi seluruh masyarakat.

Wallahu’alam Bishshawab

#IslamPunyaSolusi

#IslamRahmatanLilAlamin

Channel Official Muslimah Pembela Islam (MPI)

-Terdepan Mencerdaskan Umat-

"Media Islam Jawa Timur, menghadirkan berita, informasi terkini, dan berbagai solusi kehidupan menurut kacamata Islam"

Fanpage : Muslimah Pembela Islam Jatim

Instagram : @mpijatim

Telegram : @mpijatim

Twitter : @mpijatim