Legislatif Dan Kekuatan Sipil Dorong Usut Tuntas Kebakaran Kilang Minyak Di Indramayu

 DPD RI Dan DPP APN Minta Temuan Pidana Kebakaran Kilang Minyak di Indramayu Diusut Tuntas

JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pihak kepolisian mengusut tuntas temuan unsur pidana dalam kasus kebakaran kilang minyak milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan LaNyalla menanggapi hasil publikasi Mabes Polri yang menemukan adanya dugaan unsur pidana pada kebakaran kilang minyak di Balongan, Indramayu tersebut. 

"Saya meminta agar hal itu diusut tuntas. Kelalaian ini membuat kerugian besar, baik bagi Pertamina sendiri maupun bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya," ujar LaNyalla, Rabu (21/4/2021). 

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta penanganan kasus ini berjalan transparan tanpa ada rekayasa. Utamanya dalam menemukan penyebab terjadinya kebakaran, apakah disebabkan oleh faktor human error atau faktor lainnya. 

"Penegakan hukum atas kasus ini harus transparan. Apakah kecelakaan disebabkan oleh human error yang tak menjalankan prosedur K3 atau disebabkan faktor lingkungan atau faktor-faktor lainnya," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang ini. 

Pada saat yang sama Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu juga ingin memastikan tindakan yang diambil Pertamina terhadap para korban kebakaran tersebut. "Saya ingin melihat bagaimana tindakan yang diberikan Pertamina kepada para korban. Apakah mereka sudah diberikan biaya pengobatan dan lainnya, atau belum," ulas Senator Dapil Jawa Timur tersebut. 

Polisi menemukan unsur pidana dalam kebakaran kilang minyak RU VI PT Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Unsur pidana ditemukan berdasarkan gelar perkara pada Jumat (16/4/2021). 

"Kesimpulannya telah ditemukan adanya pidana pada peristiwa tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono di Gedung Mabes Polri. 

Sementara itu Ketua Departemen ESDM DPP Aliansi Pemuda Nasional (APN) Fathur rosi menyebut bahwa Ahok dan Dirut Pertamina harus dituntut mundur atas kelalaian ini.

" Bayangkan mereka satu ucapan permintaan maaf atau menyesal pun tak ada, dimana hati nurani mereka selaku pejabat publik" ujarnya