Oleh Syahrul Efendi Dasopang
HMI MPO sebagaimana yang menjelma sebagai realitas politik saat ini, memiliki kisah dan dinamika yang rumit, getir dan tidak mudah. Banyak di antara pelakunya saat itu, mengalami cobaan, tekanan, teror dan intimidasi, namun mereka tetap maju untuk mempertahankan eksistensi HMI dengan asas Islam sebagaimana sejak HMI didirikan pada 1947.
Bila saja rezim Orde Baru tidak menerapkan politik pemaksaan asas tunggal Pancasila bagi setiap organisasi masyarakat, cerita HMI yang terbelah mungkin tidak akan terjadi menjadi sebuah sejarah yang getir.
Namun rezim Orde Baru yang sangat otoriter dengan nafsu untuk berkuasa mutlak, bertindak mengonsentrasikan setiap kekuatan sosial politik agar berada penuh dalam kontrolnya. Politik asas tunggal Pancasila, sebenarnya dalih saja agar tidak satu pun kekuatan sosial politik berada di luar orbit dan kendali mutlak rezim Soeharto.
Wacana agar setiap organisasi politik dan organisasi masyarakat supaya menyeragamkan asasnya dengan asas Pancasila seperti kehendak Orde Baru, sudah bergulir sejak akhir 1970 - an. Yang paling monumental ialah pernyataan Soeharto dalam rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru, 27 Maret 1980, dimana dia berkehendak agar asas tunggal Pancasila diterapkan. Dia kembali mengulangi himbauannya, saat merayakan ulang tahun Kopashanda - sekarang Kopassus - pada 16 April 1980.
Masa itu orang semua mafhum dengan gaya autokratik rezim. Bilamana Soeharto berkehendak suatu hal, apalagi sudah dilontarkan ke publik, laiknya sirene, cepat atau alot, itu pasti akan dilakukan dengan akibat apapun oleh rezim otoriter Soeharto.
Pendiri paling terkemuka HMI MPO, yaitu Mohammad Chaeron AR, mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan juga Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta saat itu, menuturkan kepada penulis, suasana, riak dan gelombang yang terjadi menimpa HMI akibat tirani rezim Soeharto yang memaksakan kehendak politiknya.
"Bahwa akan terjadinya "perang" melawan kebijakan rezim Orba terkait asas tunggal Pancasila atau astung itu, sudah diperkirakan oleh banyak pihak, khususnya kader HMI, sejak dilontarkannya rencana pemerintah melalui pidato Presiden Soeharto dalam rapat pimpinan ABRI, 27 Maret 1980 di Pekanbaru dan Kongres ke - 15 HMI 1983 di Medan," ujar Chaeron, sembari mengenang peristiwa yang membawanya vis a via dengan rezim Orde Baru itu.
Dia kemudian melanjutkan penuturannya terhadap peristiwa yang membelah HMI itu. "Kenapa perang? Karena publik sudah mafhum akan watak rezim yang suka memaksakan kehendak (otoriter totaliter, dan militeristik), sedangkan sikap HMI pada Kongres Medan 1983 telah menolak kehendak rezim. Sehingga, bakal seperti apa nasib HMI, sudah dapat diprediksi. Maka pilihan sikap HMI pun sudah dapat diperkirakan, yaitu satu di antara tiga kemungkinan: menyerah kalah/menerima astung tanpa syarat; melarikan diri alias bubar (walk out); atau bertahan/melawan/menyerang."
Saat itu, dia baru saja terpilih sebagai formatur HMI Cabang Yogyakarta. Cabang ini merupakan basis dari HMI sejak awal didirikan. Dia melanjutkan penuturannya.
"HMI Cabang Yogyakarta melalui konferensinya ke 37 memutuskan: tetap mempertahankan Islam sebagai asas organisasi, dan memberi mandat kepada formatur terpilih, Mohammad Chaeron AR, agar memperjuangkannya dalam kongres HMI ke-16 yang akan datang.
Hal ini berarti jelas, memilih alternatif ketiga di atas, yaitu: bertahan," sebutnya.
Pada saat itu suasana eksplosif pertentangan antara rezim Soeharto dan HMI sudah makin terasa membara. Aktivis-aktivis HMI yang konsisten, menunjukkan keberanian untuk konfrontasi. Tapi tidak sedikit juga yang cenderung melemah akibat tekanan. Chaeron melanjutkan ceritanya.
"Pagi hari ba'da subuh, seusai penutupan konferensi HMI cabang Yogyakarta ke - 37, datanglah seorang anggota Majelis Pekerja Kongres (MPK), yaitu almarhum Muchtar Efendi Harahap (MEH) di kantor HMI Jl. Dagen 16 Yogyakarta, menemui formatur cabang terpilih, Mohammad Chaeron AR. Dia menerangkan hal-hal sebagai berikut : pertama, bahwa dirinya (MEH) baru tiba pagi itu dari Jakarta usai mengikuti Pleno II (kalau tak salah) MPK HMI, yang sedang membahas masalah astung, dan dia (MEH) terpaksa walk out dari forum tersebut karena melihat kecenderungan forum yang hendak menerima astung Pancasila sebagai asas organisasi, sedangkan MEH - sesuai aspirasi HMI Cabang Yogya - menolak astung tersebut.
Kedua, bahwa pada saat hendak meninggalkan forum pleno tersebut (walkout), MEH mengaku sempat memberi ultimatum kepada PB HMI melalui forum tersebut, bahwa apabila PB HMI meneruskan niatnya menerima astung Pancasila sebagai asas HMI, maka dia berjanji akan membubarkan HMI Yogya (mengajak HMI Yogya untuk membubarkan diri). Maka pada saat itu juga dia pulang ke Yogya dengan maksud menyampaikan perihalnya di forum Konferca mengajak HMI Yogya membubarkan diri, tetapi rupa-rupanya Konferca telah usai, maka ditemuilah Mohammad Chaeron AR selaku formatur terpilih, dan meminta kepada formatur agar membubarkan HMI Yogya saat itu juga dengan alasan: karena PB HMI melalui pleno MPK telah menyerah (menerima astung), maka percuma bertahan (tidak mungkin Yogya bisa bertahan); atau akan berhadapan langsung dan akan mati konyol melawan kekuatan rezim yang sangat kokoh," demikian yang diungkapkan oleh MEH kepada Chaeron yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta saat itu.
Mohammad Chaeron AR, tidak sependapat dengan sikap dan usulan MEH, dan secara khusu dan eksplisit dia menyesalkan tindakan walk out yang diambil oleh MEH dari forum pleno MPK PB HMI. Bagi Chaeron, walk out adalah sama dengan lari dari medan juang sebelum pertempuran dinyatakan selesai (padahal daya tempur masih ada), dan itu berarti meninggalkan peluang menang walaupun kecil, dan sama saja dengan pesimis atau mendahului takdir. Itu memang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya.
Chaeron mengilustrasikan sikap walkout itu seperti perihal perkelahian. "Dalam teknik perkelahian, dikenal prinsip "bertahan adalah menyerang", maka hendaknya begitulah sikap seorang kader pejuang, tidak berhenti berjuang kecuali pingsan atau mati," ujarnya. Dan sikap itulah yang diterapkan oleh Chaeron dalam menghadapi tekanan politik astung.
Chaeron menambahkan, bahwa harusnya pimpinan nasional HMI, tidak sepatutnya terburu-buru mengubah asas HMI atau membubarkan organisasi, hanya karena menyerah terhadap tekanan politik.
"Dalam konteks menghadapi astung, masih tersedia peluang untuk bertahan/melawan, karena masih ada tenggang waktu yang diberikan undang-undang dan masih ada kesempatan bertempur atau bermusyawarah di forum kongres HMI ke - 16 mendatang. Jadi, mengapa harus membubarkan diri?" ungkap Chaeron saat berbicara dengan MEH saat itu. "Sekali lagi, bertahan adalah menyerang! Itu strategi tempurnya. Itulah pilihan kita", katanya.
Menyusul MEH, dua hari kemudian, Rohmiyati pulang dari pleno II MPK/pleno III PBbHMI. Rochmiyati saat itu merupakan Ketua Umum HMI Badan Koordinasi Jawa Bagian Tengah. Secara struktural merupakan bagian dari aparat PB HMI yang dipimpin oleh Harry Azhar Azis kala itu.
Rochmiyati mengabarkan bahwa pleno telah selesai dengan keputusan menerima astung sebagai asas HMI dan akan dikukuhkan dalam Kongres HMI ke -16 yang akan datang, dengan catatan bahwa keputusan tersebut tidak akan dipublikasikan, hanya bersifat internal untuk memenuhi persyaratan izin kongres.
Ternyata kesepakatan itu tidak diindahkan, malahan oleh Harry Azhar Azis melalui pertemuan dengan pers di kediaman Lafran Pane, pemrakarsa pendiri HMI, di Yogyakarta, keputusan pleno itu diumumkan.
Para kader HMI Cabang Yogyakarta sebenarnya sudah tahu perihal tersebut, setidaknya menduga bahwa PB HMI akan kewalahan menghadapi tekanan rezim sendirian. Untuk hal itu, maka perlu dukungan dan perlu sebuah siasat untuk menghadapi tekanan eksternal sebagaimana pernah dilakukan PB HMI periode sebelumnya. Mereka sudah siap mendukung dan membantu PB HMI mencari jalan untuk mempertahankan isi dan wadah organisasi.
Namun mereka tidak mengira bahwa pada ahirnya yang akan dihadapi adalah PB HMI sendiri. PB HMI tidak mengajak mereka bersama menghadapi tantangan eksternal, tetapi sebaliknya "berselingkuh" dengan rezim orba. Bersama kekuatan eksternal itu, PB HMI menekan pimpinan cabang, "main kayu", memaksa cabang mengikuti apa yg disebut sebagai kebijakan politis PB HMI. PBHMI pun menjadi rezim kecil di dalam HMI yang sama otoriternya dengan Orde Baru pada saat itu. Dari latar inilah awal perpecahan itu dimulai. Demikian menurut Chaeron dinamika HMI saat itu.
Suatu ketika, akibat dari sikap pantang mundur terhadap astung, mereka harus berurusan dengan Laksus (Pelaksana Khusus, instrumen kekuasaan inteljen militer Orde Baru). Sesuai pembicaraan dengan kawan-kawan di kantor Laksus, maka begitu keluar dari Laksus, Mohammad Chaeron AR dan Mastur Thoyib Kesi langsung ke Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menemui Abdul Hakim Garuda Nusantara, Direktur YLBHI. Abdul Hakim Garuda Nusantara kebetulan merupakan alumni PII dan kakak kelas Chaeron di SMP M Pekajangan. Mereka meminta bantuan pembebasan Eggi dan Ka'ban dari tahanan Laksusda.
Usai dari YLBHI, mereka menemui kawan-kawan pimpinan cabang lainnya guna membagi tugas: sebagian ke Padang untuk menggagalkan pengesahan astung Pancasila atau menggagalkan Kongres; sedangkan teman-teman lain yang berada di kantor PB HMI Jalan Diponegoro 16 Jakarta Pusat, tetap harus bertahan sambil menunggu perkembangan dan kabar dari Padang.
Mereka yang ke Padang membawa misi tunggal, menolak astung Pancasila, dengan skenario: membuat forum deadlock dan kongres bubar, melalui/menggunakan teman-teman peserta kongres yang masih seaspirasi dengan HMI asas Islam.
"Sebenarnya kami tidak begitu yakin akan hasilnya, karena sebelumnya kami telah menvonis, bahwa siapapun yang ikut/mendukung kongres Padang adalah rombongan/pihak mereka (PB HMI penerima astung). Tetepi apa boleh buat, ini satu-satunya peluang pada "detik-detik akhir" perlawanan terhadap astung Pancasila di kongres Padang. Dan mereka (teman-teman yang mengaku seaspirasi dengan kita), itulah satu-satunya "alat" yang bisa kita gunakan untuk melawan dari dalam kongres. Mudah-mudahan saja mereka bisa diandalkan," kata Chaeron.
Team yang berangkat ke Padang berenam (Chaeron, Erwin, Yasin Ardi, Hasanudin, Iskandar dan Rafles) menggunakan mobil CJ7 milik keluarga Erwin Moeslimin di Tanjungkarang. "Di perjalanan kami mengalami sedikitnya tiga kali razia/operasi gabungan dengan barikade kawat berduri (sekali di siang hari dan dua kali di malam hari), namun alhamdulillah lolos hingga masuk kota Padang disambut sdr Yanzi Sofyan (Kabid Kader HMI Cabang Jakarta) dan kawan-kawan dari Pengurus PII Wilayah Kota Padang yang kemudian menjadi tuan rumah yang menampung dan "melindungi" kami selama di kota Padang. Dari mereka itulah kami tahu bahwa sebagian peserta Kongres ada di Masjid Jami Attqwa kota Padang saat break sholat fardlu," kenang Erwin Moeslimin yang saat itu merupakan mahasiswa fakultas hukum UII dan merupakan Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Organisasi (PAO) HMI Cabang Yogyakarta.
Mereka memilih Masjid Attaqwa Padang sebagai "posko" tempat pertemuan-pertemuan antara mereka dengan para peserta kongres dalam setiap break sholat fardlu guna mengoordinasikan langkah-langkah menyikapi kongres dengan skenario/strategi taktik persidangan yang akan digunakan. Strategi dan taktik itu mencakup, pertama, meminta forum kongres menuntut pertanggungjawaban sikap politis PB HMI terkait perubahan asas Islam dengan asas Pancasila di luar kongres; kedua, meminta kongres memutuskan menolak perubahan pasal 4 AD HMI (menggantikan asas Islam dengan asas Pancasila); ketiga, mengupayakan agar perdebatan berlarut dan tidak berujung, sehingga kongres deadlock dan bubar tanpa menghasilkan apapun. Dengan kalkulasi hasil dari stratak itu, diharapkan HMI akan tetap eksis berdasarkan keputusan kongres sebelumnya/kongres ke - 15 di Medan.
Semua rencana itu, penerapan/pelaksanaannya bergantung kepada situasi dan kawan-kawan yang berada di dalam forum kongres. "Kami hanya "menggerilya" mereka di luar kongres," tukas Erwin.
Namun, ternyata forum kongres tidak membuka peluang untuk terjadinya pembahasan. "Boleh jadi rencana kami bocor sehingga mereka melalui pimpinan sidang sengaja tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya pembahasan," ungkap Chaeron.
Sidang pleno pertama ditutup dengan keputusan menerima laporan pertanggungjawaban PB HMI secara aklamasi, nyaris tanpa perdebatan. Berarti include menerima rekomendasi pleno MK/PB HMI yang menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi di dalam pasal 4 AD dan Islam sebagai sumber inspirasi di pasal 5 AD.
Begitulah yang mereka dengar dari luar kongres. Karena sejak awal mereka tidak leluasa mempengaruhi jalannya kongres.
"Kami kecewa karena usaha kami sia-sia. Tidak terdengar gegap-gempitanya teman-teman mempertahankan asas Islam di dalam forum kongres. Tetapi kembali ke hipotesa awal, soal ini, bertarung melawan astung, memang berkaitan dengan nyali. Soal nyali tidak bisa dipaksakan," kata Chaeron.
Meskipun demikian, tim mereka tidak menyerah. Masih tersedia bagi mereka kesempatan berikutnya untuk "dipergunakan", yaitu pemilihan ketua umum. "Bagi kami sejatinya perjuangan melalui kongres Padang sudah selesai, karena yang prinsip sudah jebol, gawang sudah kebobolan, asas Pancasila sudah diterima/disahkan di kongres Padang. Lantas agenda lainnya sudah tidak penting lagi. Tapi kalau ajang pemilihan Ketua Formatur bisa bikin deadlock hingga kongres bubar, kenapa tidak? Itu satu-satunya harapan dalam taktik mempertahankan asas Islam di tubuh HMI," tambahnya.
Lalu mereka maju menerapkan strategi yang lain. "Strategi berikutnya adalah mengusulkan calon ketua umum yang dipastikan akan ditolak oleh kubu astung Pancasila, sehingga kongres deadlock, dan bubar. Jadi, kami bukan mengincar posisi ketua umum, tapi menggunakan momentum pemilihan formatur untuk membubarkan kongres. Itu rencananya. Pilihannya jatuh kepada Zulfan B. Lindan, Bendahara Umum PB HMI. Karena dialah salah satu unsur PB HMI yang diketahui/ditengarai saat itu bersikap pro asas Islam, dan punya tingkat kepopuleran skala nasional. Maka, jika orang ini diusulkan sebagai calon ketua umum/formatur, dipastikan akan mengundang perlawanan yang sengit dari kubu astung Pancasila. Ternyata benar. Lawannya, Abdullah Puteh, tidak serta merta bisa menundukkan Zulfan. Posisi berimbang 50:50, sehingga forum deadlock hingga dua hari dua malam, tapi "finishingnya" tidak sesuai rencana. Seharusnya mereka bubar, tapi entah kenapa mereka malah tidak bisa kami temui lagi," ungkap Chaeron dengan nada heran. Chaeron saat ini bermukim di Pekalongan.
Dalam situasi layaknya gerilya itu, mereka terpaksa berpindah-pindah. "Kami harus berpindah-pindah tempat tinggal karena ada kabar dari kawan-kawan "inteljen" PII bahwa kami sedang diuber/dicari-cari aparat kepolisian," ujar Chaeron.
"Pada pagi hari kedua saat deadlock itu, kami dipanggil Sahar L. Hasan (Ketua MPK) ke Hotel Machudum, tempat dia dkk menginap. Sahar merupakan unsur Pimpinan HMI yang ditengarai bersimpati dengan cabang-cabang HMI pro asas Islam. Maka kamipun menemuinya di Hotel Machudum Kota Padang," kata Chaeron.
Setelah berkomunikasi dan saling berinformasi dan membahas konstelasi kongres, Sahar L. Hasan melontarkan pertanyaan kepada Mohammad Chaeron AR, Ketua Umum Cabang Yogyakarta, "Bagaimana kalau Chaeron saja yang maju sebagai calon formatur di Kongres? Kan semua cabang sudah kenal siapa Chaeron, jadi pastilah banyak yang mendukung. Sebab, kalau suasananya seperti ini bisa dipastikan tidak ada yang mau mengalah, nanti ujung-ujungnya Bang Akbar (Akbar Tandjung) yang turun tangan. Dan kita tahu kalau senior yang satu ini sudah turun tangan, biasanya tidak ada yang bisa menghalangi. Maka sia-sialah perjuangan kalian," begitu kata Sahar yang diingatnya. Sahar L Hasan, saat ini dikenal sebagai tokoh penting Partai Bulan Bintang (PBB).
Chaeron menolak usulan Sahar tersebut. Karena bukan itu misi mereka datang ke kongres Padang. Mereka tidak sedikit pun terpikir usulan tersebut. Yang terpikir hanyalah bagaimana mempertahankan kelangsungan Islam sebagai asas HMI. Mereka datang ke Padang untuk menolak/menggagalkan astung pada HMI dengan cara gerilya, disebabkannya mereka tidak diberi kesempatan yang fair dan sama untuk bertarung secara terbuka. Tidak terlintas sama sekali bagi Chaeron soal jabatan, apalagi Ketua Umum". "Tidak Bang. Tapi kalau memang diperlukan, nanti saya coba cari figur lain," jawab Chaeron untuk menghargai tawaran Sahar. Bahkan waktu itu sempat meminta Erwin Moeslimin guna menghubungi Fauzi Kadir di Yogya, barangkali mau. Tapi Fauzi tidak mau. Menurut Sahar, posisi Ketua Umum sangat strategis, kalau bisa "kepegang" maka yang lain-lain bisa diatur kemudian. Kira-kira begitu pertimbangan dia.
Ternyata benar perkiraan Sahar. Sore hari kemudian Akbar Tandjung turun ke Padang dengan menggandeng Saleh Khalid. Secara psikologis - sosiologis, kehadiran Saleh Khalid seolah dipandang sebagai solusi atas kebuntuan dalam kongres beberapa hari ini, maka terpilihlah dia sebagai formatur kongres secara aklamasi. Kawan-kawan yang selama ini menunjukkan semangatnya setiap bertemu dengan kami, saat itu tampak lunglai. Beberapa kawan peserta kongres yang pro asas Islam masih sibuk di Padang menyoal status kemahasiswaan Saleh Khalid yang konon kuliah S1-nya sudah selesai lebih dari dua tahun berlalu, sehingga sudah berstatus alumni. "Sementara kami bergegas balik ke Jakarta, karena masih ada agenda yang tertangguhkan gara-gara berurusan dengan Kramat Lima (Kantor Laksus) yaitu risiko Kongres Istimewa Yogyakarta," urai Chaeron.
Mastur Thoyib Kesi, yang saat itu sebagai mahasiswa IKIP Yogyakarta dan juga Sekretaris Umum Hanya Badko Jawa Bagian Tengah, menuturkan ingatannya tentang dinamika yang terjadi saat itu.
"Pra Kongres Padang, terjadi beberapa kali pertemuan yang saya ikuti: pertama, pertemuan beberapa perwakilan pengurus cabang, yang dipimpin oleh Mohammad Chaeron AR yang menemui Harry Azhar Azis (HAA), Ketua Umum PB HMI saat itu, di Villa milik Departemen Keuangan, Puncak Bogor, sekitar pertigaan Gadog di suatu sore/malam.
Mulanya di beberapa forum internal HMI selalu berdalih ditekan dengan kuat oleh rezim yang jumowo, agar HMI menerima astung Pancasila. Maka dalam pertemuan itu kita katakan pada HAA, 'Kalau merasa tak mampu menjalankan amanah kongres Medan (mempertahankan asas Islam), ya lebih elegan menyerahkan mandat saja. Toh masih banyak kader yang siap memikul amanah,'"kenang Mastur Thoyib Kesi yang kini bermukim di Bogor.
Menurut Mastur, saat itu terjadi perdebatan sengit antara mereka dengan Harry Azhar Aziz. Harry Azhar Aziz saat ini dikenal sebagai tokoh Partai Golkar dan duduk sebagai pejabat BPK.
Lalu terjadilah perdebatan panjang dan alot. Kesimpulannya, menurut Mastur, HAA tidak bersedia menyerahkan mandat. Tapi setiap bicara di publik, uniknya HAA/Pengurus PB yang lain, dengan gagah selalu menyatakan bahwa penerimaan asas adalah tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. Intinya - menurut mereka - karena kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan mereka membuat tulisan sebagai penjelasan sikap bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. "Siapa pula yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Islam," gumam Mastur yang kini sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi.
"Pertemuan kedua yang saya ikuti, konsolidasi di Asrama Haji Cempaka Putih. Saat itu tuan rumah, Bung Lukman Hakim, wartawan majalah Kiblat dan mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta. Terdapat tiga usulan yang muncul dari pertemuan ini: satu, bertahan dengan asas Islam secara terbuka. Dua, bertahan dengan asas Islam secara underground movement. Tiga, bubarkan HMI, segera deklarasikan Organisasi Baru.
Yang masih sangat saya ingat - di samping Chaeron dll, terdapat Yasin Ardhi, sekarang tokoh Partai Bulan Bintang. Ini ada sebabnya. Soalnya saya sempat berdebat seru dengan dia," kisahnya.
Mastur kemudian menyampaikan kisah pertemuan ketiga yang cukup keras dan panas. "Pertemuan ketiga terjadi di kantor PB HMI, Jalan Diponegoro yang saya perkirakan yang hadir lebih dari 100 orang. Saya yang "ngepos" di rumah Mama Chia --seorang alumni Kohati yang sangat concern dengan HMI -- saja, terdapat sekitar 60 orang. Pada saat demo di depan kantor PB HMI itu, saya sempat berorasi dan membaca puisi. Dalam acara "Pendudukan Kantor PB HMI" ini , Chaeron, dengan didampingi Eggi Sudjana (ES) dan Malem Sambat Ka'ban (MSK), membacakan deklarasi (kalau tak salah membacakan SKB terbentuknya Majelis Penyelamat Organisasi)," ujarnya.
"Semalam suntuk, praktis Kantor PB HMI, sampai hari berikutnya (hari pertama Kongres Padang), diduduki. Kami jaga ketat ruang PB, agar HAA tidak bisa keluar dari ruangannya.
Di sana masa berbaur dengan intel/aparat dan wartawan. Ada seorang wartawati Tempo. Kami sempat berdialog, tepatnya berdebat dengan HAA, terutama HAA dengan ES. Dialog deadlock. Saya langsung tanya sama ES, apakah Anda punya Al-Qur'an? ES langsung mengeluarkan mushaf Al-Qur'an dari sakunya.
Saya menawarkan mubahalah (sumpah dengan akibat fatal) pada keduanya. HAA diam saja, tetapi ES menyatakan kesiapannya. Lantas menjelang adzan kami siap-siap sholat subuh.
Begitu pintu terbuka, HAA keluar, langsung datang aparat, yang bilang, "Harri, saya mau bicara," sambil menggandeng HAA dan mengajaknya, entah kemana.
Saya kemudian menjadi Imam sholat Subuh di ruang utama/tamu. Saya pakai do'a witir "hymne Jihad". Usai sholat, saya dan yang lain mencari HAA, tetapi sudah "hilang". Baru siangnya saya dapat kabar bahwa Harry selamat sampai di Padang untuk mengikuti kongres HMI," kisah Mastur tentang momen kelam itu.
Mastur juga menceritakan pertemuan keempat yang diikutinya. "Pertemuan keempat yang saya ikuti, yaitu acara menyikapi Kongres Padang, dengan utusan cabang terbagi tiga: satu, datang ke Padang dan ikut kongres; dua, datang ke Kongres untuk bergaining dan lobi-lobi, atau mempengaruhi/memberi penjelasan kepada mereka; tiga, tidak ikut datang ke Padang," ungkap Mastur.
***
Seperti yang sudah diketahui khalayak, Kongres HMI ke - 16 di Padang mengambil keputusan blunder dan dramatis terkait asas organisasi HMI. Selama puluhan tahun HMI berdiri dengan asas Islam, diganti menjadi asas Pancasila berdasarkan kehendak rezim Soeharto. Tentu saja hal ini menimbulkan reaksi radikal. Karena hal ini sama saja dengan mengubah jati diri HMI. Berbagai cabang HMI akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah penyelamatan. Mereka bertahan dengan asas Islam walaupun keputusan Kongres Padang telah memerintahkan pengubahan asas dalam Aggaran Dasar dari Islam ke Pancasila.
Selain Yogyakarta, cabang-cabang tersebut antara lain, Jakarta, Semarang, Purwokerto, Pekalongan, Krabek (Krawang - Bekasi), Bandung, Bogor, Tanjungkarang, Palembang, Medan, Ujungpandang, Pinrang, Kendari, dan Parepare.
Semakin lama semakin mengkristal menjadi kubu yang siap berhadapan secara institusional dengan PB HMI hasil Kongres Padang. Kelak kubu ini dikenal dengan nama HMI MPO.
HMI MPO secara formal lahir dari Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 9 (sembilan) Cabang Penandatangan, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Pekalongan, Bandung, Semarang, Bogor, Tanjungkarang, dan Ujung Pandang.
Chaeron, pemrakarsa MPO HMI, menuturkan ingatannya. "Sebagaimana yang saya ingat, pertama, MPO dibentuk berdasarkan SKB Pimpinan HMI Cabang No.02/KPTS/DRT/A/07/1406 tgl 4 Rajab 1406/15 Maret 1986 tetang Penyelamat OrganisasI (dengan alasan dan kronologi yg sudah diketahui umum)," ungkap Chaeron.
"Kedua, berdasarkan SK pembentukannya (tersebut di atas), masa berlaku/usia MPO adalah sejak ditetapkannya tgl 15 Maret 1986 s/d terbentuknya kepengurusan PB HMI yang definitif hasil Kongres XVI yg diselenggarakan oleh MPO tersebut. Jadi, penyebutan HMI yg bertahan dengan asas Islam (cabang-cabang maupun nasional) dengan nama MPO, sebelum dan sesudah masa itu, adalah tidak tepat/tidak benar.
Ketiga, kongres XVI HMI di Yogyakarta yang diselenggarkan oleh MPO adalah kelanjutan Kongres HMI berazaskan Islam yang didirikan oleh Lafran Pane di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947. Jadi pengertiannya adalah kongres tersebut bukan Kongres Pertama MPO sebagaimana yang sering disebut-sebut selama ini. Karena MPO memang hanya menyelenggarakan satu kongres. Kongres di Yogyakarta tersebut dapat dipandang/dimaknai sebagai kongres istimewa karena alasan keadaan/kondisi saat itu yang memang istimewa, sehingga syarat-syarat sebagaimana berlaku dalam kondisi normal tidak berlaku di sini," urainya.
Dia menyampaikan alasan keniscayaan terbentuknya MPO HMI. "Di antara alasan kondisionalnya adalah: ketiadaan kepemimpinan PB HMI yang legitimate, sehingga organisasi tidak berjalan dengan semestinya," ujarnya.
Adapun istilah HMI MPO menurut Chaeron merupakan istilah yang datang kemudian sesuai narasi para wartawan untuk mengidentifikasi dua HMI.
"Penyebutan HMI MPO menjelang/seputar Kongres XVI adalah istilah/identifikasi yang dipakai oleh insan pers/wartawan/media massa untuk mengidentifikasi dan membedakan antara HMI yang tetap/mempertahankan asas islam (1947) dengan HMI Dipo (yang berkantor di Jalan Diponegoro) yang telah mengubah asasnya dengan asas Pancasila (1986)," ujar Chaeron.
Dengan adanya MPO HMI tersebut, Dengan HMI dapat diselamatkan eksistensi dan estafet perjuangannya sejak 1947 tanpa terputus. Istilah dan akronim MPO dan Dipo sudah menjadi kenyataan sejarah yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi dari keragaman keanggotaan HMI. Dan itu bukanlah hal baru dalam HMI. Hanya saja sebelumnya tidak sampai manifest menjadi dua kepemimpinan/kepengurusan.
Menurut Chaeron, MPO atau suatu majlis cabang-cabang yang bertugas menyelamatkan organisasi HMI, sebenarnya eksistensinya terbatas sejak tanggal dibentuknya (15 maret 1986) hingga terbentuknya PB HMI hasil kongres 16 versi MPO di Yogyakarta. Dengan demikian, keberadaan MPO hanya bersifat adhoc dan memiliki limit waktu.
Bahwa kemudian, HMI MPO bermetamorfosis menjadi satu institusi yang berdiri sendiri dan terpisah dari HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, hal itu hanyalah konsekuensi sejarah yang tak terelakan.
Dualisme HMI
Ketika ditanya soal realitas dualisme HMI yang eksis hingga hari ini, Chaeron punya pandangannya sendiri.
"Dualisme HMI ini tidak direncanakan sama sekali. Tetapi dalam perjalanan historis HMI selanjutnya, dualisme HMI ini lahir tak terelakkan akibat beberapa faktor," katanya. Beberapa faktor tersebut menurut Mohammad Chaeron AR yaitu antara lain: pertama, lemahnya kepemimpinan yang tidak mampu mengakomodir aspirasi anggotanya yang bervariasi. Kedua, gagalnya kepemimpinan mengkonsolidir potensi/kekuatan dalam masyarakat (anggota) yang sangat majemuk. Ketiga, pengelolaan kepemimpinan yang tidak demokratik--(meminjam istilah sekarang). Dan keempat, kepemimpinan yang tidak punya integritas, takut dan gamang mengambil risiko," ujarnya.
Dia juga melanjutkan pendapatnya. "Memilih dan menentukan sikap terhadap tekanan kekuasaan negara tentu ada risikonya. Bahkan tidak memilih dan menentukan sikap pun pasti ada risiko yang akan ditanggung," ungkapnya.
Dalam konteks perjuangan eksistensi HMI saat itu, memurutny tidak hanya Harry Azhar Aziz (HAA) seorang yang menangguung risiko berupa terancam studinya. "Saya pun mengambil risiko dengan menangguhkan penelitian skripsi/kelulusan saya," kayanya. Chaeron sadar mengambil risiko karena oleh terdapat alasan yang kuat yang dia yakini kebenarannya. Dia menguraikan alasannya dengan panjang lebar.
"Alasan pertama, bahwa kita yakin islam adalah azas hidup, baik bagi pribadi, golongan maupun masyarakat. Itu artinya, prinsip. Bahwa kemudian di tingkat kenegaraan dipergunakan asas lain, itu soal lain.
Prinsip di tingkat negara berbeda dengan prinsip di tingkat individu danmasyarakat, karena beberapa alasan. Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia beragama Islam. Dengan kenyataan tersebut, maka harus dibuat pedoman yang dapat diterima semua pihak namun tidak bertentangan dengan Islam (maka pandai-pandailah memperjuangkan nilai-nilai/ajaran Islam agar diterima semua warga negari. Perihal ini masuk wilayah strategis, (strategi taktik perjuangan)
Alasan kedua, pancasila diklaim sebagai ideologi negara saat itu adalah klaim politis belaka agar indonesia tidak diisi/diduduki ideologi lain. Artinya bagaimana menjelaskan tentang ideologi Pancasila itu, masih debatable. Saya teringat dosen saya yang mengatakan, bahwa Pancasila sebagai ideologi yang berisi hal-hal yang baik-baik di antara kapitalisme dan marxisme. Apa benar begitu, dosen itu yang tahu. Hal itu berarti, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka (terbuka untuk diisi/ditafsirkan dengan/secara Islam atau non Islam). Oleh karena itu, masih tersedia kesempatan mengisi/menafsirkan Pancasila dengan ajaran Islam.
Akan tetapi menjadi soal ketika Pancasila diberlakukan sebagai asas tunggal kehidupan organisasi kemasyarakatan. Pertanyaannya, Pancasila model mana yang akan diberlakukan sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan sosial/keagamaan di Indonesia?
Ini tentunya sangat debatable, dus sekali lagi, ini wilayah strategis dalam perjuangan keyakinan. Oleh karena itu, maka harus diisi dengan langkah perjuangan. Lalu apakah kita akan menyerah sebelum berjuang?
Waktu itu, saya meyakini bahwa mayoritas anggota HMI (periksa: kongres XV Medan) atau setidaknya anggota HMI cabang Yogyakarta, berpandangan sama seperti yang saya sebut di atas, sehingga wajarlah mereka memberi mandat kepada saya agar memperjuangkan Islam tetap sebagai asas organisasi HMI pada kongres mendatang. (Periksa: Konferca ke- 37HMI Cabang Yogyakarta). Itulah sebabnya saya dan teman-teman pengurus cabang tidak ragu-ragu untuk melangkah, karena itulah yang kami yakini dan diyakini segenap anggota HMI, khususnya Cabang Yogyakarta.
Lagi pula, pada kepengurusan HMI periode Kongres XV Medan, kedudukan RUU Keormaasan masih bersifat rancangan yang akan diundangkan pada tahun 1985 dan pemberlakuannya pun secara efektif masih menunggu masa tenggang/transisi 2 (dua) tahun sejak diundangkannya. Jadi sebenarnya masih tahap wacana," urainya.
Dia tambahkan pula, "Dalam pandangan saya sebagai mahasiswa hukum, tidaklah serta merta bubar bagi organisasi yang belum mengubah asasnya dengan asas Pancasila, karena UU belum berlaku efektif, melainkan masih ada proses yang mesti dilalui. Lagi pula waktu itu, belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi saya berpendirian, masalahnya, berani atau tidak kita bersikap? Menawar/melawan/menghadapi situasi ini (notabene: saat itu suasananya intimidatif dan provokatif)."
Dia juga melihat hal itu tidak lepas dengan karakter pribadi pimpinan.
"Memang hal itu kembali pada soal nyali dan alasan prinsip/strategis apa/mana yang mau dikedepankan. Bagi saya waktu itu, berpendapat: setiap argumentasi rasional syah hukumnya dibantah dengan argumentasi rasional lainnya.
Cabang-cabang besar HMI yang punya nyali dan alat penjelasan (argumen rasional, kemampuan intelektual) relatif bisa bertahan menghadapi kebijakan represif pemerintah Orde Baru. Sedangkan cabang yang tidak punya nyali, meskipun punya penjelasan, atau punya nyali tapi tidak punya alat penjelasan, belum diapakan sudah tiarap atau menunggu perkembangan situasi dalam menghadapi pemerintah Ode Baru yang sangat otoriter dan represif.
Dalam hal ini, sebenarnya kalau PB HMI mau mengambil sikap independen dan kritis terhadap pemerintah Orde Baru, mereka bisa melancarkan konsolidasi ke bawah/cabang hingga komisariat dan ke samping/horizontal /pimpinan-pimpinan Badan Koordinasi (Badko). Bukan malah sibuk mencari alasan pembenar atau justifikasi untuk menuruti keinginan regim.
Di luar itu, tentu ada pertimbangan lain yang mengintervensi independensi kader/fungsionaris HMI. Begitu pula PB HMI.
Walhasil, tidak ada yang layak sejatinya untuk menilai, melainkan Allah, apakah keyakinan sebagaimana diuraikan di atas itu salah atau benar (waktu itu ya kami yakin benar). Tetapi pernyataan HAA di Dagen 16, terkait sikap HMI terhadap asas tunggal Pancasila saat itu, "siapa yang benar di antara kita (yang menolak atau yang menerima astung), ayo kita buktikan, kita lihat pada 5 - 10 tahun mendatang". Nah sekarang siapa yang terbukti salah? Kenyataannya HMI Dipo kembali ke asas Islam pada 1999 setelah Orde Baru tumbang," tukasnya.
Chaeron melihat relevansi HMI MPO tetap penting. Dan itu ada alasannya. "Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana relevansi MPO HMI yang dibentuk saat itu? Secara normatif, MPO sebagai instrumen, sudah tidak ada, bubar. Karena tugasnya sudah selesai. Tetapi eksistensi MPO secara eksplisit kelembagaan memang tidak ada, karena hanya kumpulan cabang-cabang seaspirasi. Namanya saja majelis. Jadi lebih semacam forum komunikasi. Maka kalau mau dilanggengkan pun tak salah amat, tergantung alasannya/urgensinya apa? Tetapi MPO dalam arti yang dibentuk SKB, ya sudah tidak ada," pungkasnya.
Pada sisi lain, secara riil sosiologis, MPO HMI sebagai induk formal HMI MPO, telah bubar dengan sendirinya. Namun di luar yang disangka, HMI MPO telah berkembang secara simultan dan meyakinkan sebagai salah satu varian dari HMI saat ini. Dan kenyataannya berkembang besar dengan watak yang sedikit berbeda dengan HMI Dipo.
Namun tidak menutup kemungkinan, di masa mendatang, jika sistem perkaderannya tidak dijaga dan antisipasi, problem laten sebagai organisasi politik yang menjadi pragmatis, akan merasuki HMI MPO. Apalagi dengan situasi politik nasional yang liberal dan pragmatis, kebutuhan legitimasi dan dukungan organisasi semi politik seperti HMI, amat diperlukan. Di sini tantangan itu menyilang di hadapan HMI MPO.
Tentu inilah tantangan dan harapan bagi komunitas HMI khususnya dan umat dan bangsa pada umumnya.
.
Akhir kalam dari tulisan ini, semoga menjadi iktibar.
* Tulisan ini didedikasikan untuk salah satu isi dari buku tentang HMI MPO yang akan launching pada April 2020 yang bertepatan ulang tahun Kongres XVI HMI di Yogyakarta (April 1986).
Comments
Post a Comment