Perbedaan HMI yang mendasar ialah HMI lahir bukan dari rahim politik Masyumi, bisa dilihat selama dua tahun (1947-1949) ada “kontroversi” terhadap HMI yg belum atau tidak diakui kehadirannya dari sudut kepentingan Masyumi.
Namun pada kongres Umat Islam tahun 1949 HMI bisa welcome meski tetap independen (bukan netral). Akar dari kontroversi tersebut berakibat kepada internal HMI yang
sebenarnya misi pokoknya sama dengan “politik” Masyumi yakni kesadaran Islamnya dan peduli terhadap kehidupan bernegara RI sebagai “Negara Poskolonial. Misi HMI tercermin melawan “warisan” kolonialisme yang “westernized” dalam kehidupan berbangsa & bernegara (tujuan sejak awal HMI).
Mendasarkan pada tujuan dan misi yang sama dengan iklim politik islam saat itu terutama politik Masyumi. Keadaan ini bagi HMI bisa diterima semua lapisan dan kelompok muslim yang ada dalam masyarakat Indonesia baik di kalangan santri maupun awam dalam beragama terutama keluarga Masyumi pada saat itu.
Dampak dari masuknya anggota HMI yang bersumber dari kalangan muslim yang santri dan dari yang awam secara cerdas karena hidup di Perguruan Tinggi, telah menjadikan HMI sebagai organisasi “kader umat dan bangsa” yang bernafas Islam serta memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang sangat berguna dalam kehidupan politik Indonesia secara mandiri.
Dengan modal fungsi strategis tersebut, peran HMI diharapkan menjadi kekuatan kader bagi umat Islam secara keseluruhan terutama di bidang politik. Di celah fungsi strategis ini melahirkan pola kepentingan-kepentingan “politik” yang mencuat dalam menghadapi problem nasional. Tarikan politik yang demikian ini melahirkan perbedaan-perbedaan respons dalam intern HMI, yakni tarikan keinginan tetap “independen” atau mandiri dan tarikan politik “ideologis islam”.
Tarikan “independen” mencerminkan HMI sebagai “moral force” atau penegakan “moral” berbangsa (akhlaqul karimah). Sedang tarikan “ideologis politis” adalah corak politik keumatan.
Corak tarikan independen HMI diarahkan pada peduli kebangsaan sekaligus keumatan yang bersumber dari potensi pemikiran murni dari HMI, yang dijargoni Dahlan Ranumiharjo dan kawan-kawan. Sedang tarikan ideologis bersumber dari pemikiran Masyumi yang peduli keumatan, yang dijargoni oleh Deliar Noor dan kawan-kawan.
Polarisasi dari tarikan-tarikan tersebut secara geneologis terus berlangsung hingga generasi HMI sekarang. Polarisasi tersebut muncul dan tenggelam sejak periode Deliar Noor sebagai Ketum PB HMI hingga periode dua Ketua Umum PB HMI yakni Nursal dan Oman Komarudin secara urut bergantian dalam periode tersebut, yakni periode jalan tengah atau kompromi dari dua tarikan di atas.
Periode penggantinya adalah Sulastomo sebagai Ketua Umum PB HMI, di era Orde Lama yang banyak dibantu oleh Dahlan Ranuwiharjo dalam menghadapi tantangan PKI. Lalu periode berikutnya dilanjutkan oleh Cak Nur sebagai Ketua Umum PB HMI (tahun 1966-1969 dan 1969-1971). Dua sosok Ketua Umum tersebut corak idenya hampir sejalan dengan Dahlan Ranuwiharjo, tentang politik kebangsaannya. Selanjutnya periode Akbar Tanjung (1972-1974), Ridwan Saidi (1974-1976), saya (1976-1979) hampir paralel polanya dengan periode sebelumnya.
Khusus periode Abdullah Hehamahua (1979-1981) agak mirip dengan pola Deliar Noor yang kemudian dilanjutkan oleh A. Zaky Siraj (1981-1983) yang polanya sejalan dengan periode sebelum Abdullah Hehamahua.
Reformasi 1998 bisa menjadi pelajaran politik kenegaraan HMI, dengan berakhirnya ORBA dengan sistem tiga partai, Golkar, PDI dan PPP dalam kehidupan Demokrasi membawa konsekuensi semakin terbukanya multi partai hingga mencapai 100 lebih partai benar-benar menggambarkan kebebasan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan parpol sesuai dengan hasrat pandangan ideologinya.
Oleh karena itu kita bisa membaca keaslian jalan pikiran ideologis politik di kalangan alumni HMI. Bisa dilihat dalam klaster-klaster yang berbeda dalam pandangan ideologi parpol masing-masing. Klaster pertama “ideologi Islam”
yang dekat mendekati tipologi Masyumi; Partai Politik Islam Masyumi (PPIM) Pimpinan Mantan Ketum PB HMI Abdullah Hehamahua, Partai Masyumi Baru pimpinan Mantan Ketum PB HMI Ridwan Saidi, Partai Umat Islam (PUI) pimpinan Prof. Deliar Noer yang merupakan Mantan Ketum PB HMI yang kini diisi oleh loyalis Abdullah Amas Mantan Wasekjen PB HMI, lalu ada PBB. Terakhir di 2026 Seorang Mantan Wasekjen PB HMI Abdullah Amas menghidupkan Partai MASYUMI RI yang disebutnya kelanjutan Partai MASYUMI Paling Ideologis.
Partai-partai tersebut menggunakan lambang Bulan dan Bintang dengan letaknya yang berbeda beda (ada BB yang tegak dan miring) dan PK/PKS kader inti dari PB HMI
dan Alumni HMI sebagai pendiri partai-partai tersebut. Dari PKS kemudian lahir Partai Gelora Indonesia
Klaster kedua, ideologi nasionalis relijius: PNU, PKB, PAN, PPP dan lain-lain, yang dipimpin/ didirikan oleh ormas NU dan Muhamadiyah. Sebagian alumni HMI terjun di klaster ini namun bukan ex. PB HMI.
Klaster ketiga, adalah partai
Nasionalis: Golkar, PDI/PDIP, PNI, PUD, PD dan lain-lain, partai ini sebagian oleh Ex PB HMI dan alumni HMI. Golkar dan Gerindra pucuk utamanya banyak diisi Kader HMI/PII. Golkar baik Ketum dan Sekjennya adalah Alumni HMI. Kita tau dedengkot utama Golkar ada Mantan Ketum PB HMI Akbar Tandjung lalu ada Harry Azhar Mantan Ketum PB HMI, Arief Rosyid Hasan dll
Saat ini, Partai Islam dan berbasis Massa Islam di DPR tersisa PKB, PKS dan PAN. Sedang sisanya adalah Partai Nasionalis - Religius, namun wajah HMI yang dekatbwajah HMI MPO di DPR sisa PKS. Sisanya mirip HMI-Dipo
Kini Gabung Partai Ummat, PDRI Tadinya Adalah Partai MASYUMI Yang Didirikan BPU - PPII ;
Dr. Masri Sitanggang anggota BPU-PPII Pendirian Partai Masyumi
Pendirian Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Bukan Masyumi. Ini Penjelasannya
Syaiful Hadi by Syaiful Hadi 17 Mei 2021
Medan, InfoMu.co – Pendirian Partai Masyumi Reborn sempat ramai untuk menampung aspirasi keluarga besar Masyumi memiliki partai yang memiliki spirit dan idelologi Masyumi yang pernah jaya. Kemudian lewat BPU-PPII) dipersiapkanlah terbentuknya Partai Masyumi Reborn. Namun pendirian Partai Masyumi Reborn tidak semulus harapan. Karena ditengah jalan beberapa tokoh secara sepihak mendeklarasikan Partai Masyumi, tanpa persetujuan BPU-PPII.
Untuk tetap mendirikan semangat pendirian Partai Masyumi Reborn, maka BPU-PPII akan mendirikan Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI).
Berikut penjelasan Dr. Masri Sitanggang, salah seorang Ketua BPU-PPII kepada InfoMu.co, Senin (17/5) menjelang malam.
Akhirnya, Deklarasikan PDRI
Akhirnya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pendirian Partai Islam Ideolgis / Panitia Persiapan Pendirian Partai Islam Ideologis (BPU-PPII/P-4II) mendeklarasikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI). Bukan Masyumi. Kenapa; dan ada apa dengan Masyumi ?Banyak yang bertanya begitu. Soalnya, sejak awal terbentuknya –sebagai hasil musyawarah ulama, beberapa pimpinan ormas Islam dan tokoh umat di September 2019– BPU-PPII dimaksudkan untuk melahirkan sebuah Partai Islam yg ideologis. Dalam perjalanannya kemudian, BPU-PPII/P-4II menggaungkan kelahiran kembali partai Islam yang dahulu pernah jaya : Masyumi. Kenapa sekarang PDRI ?
Dr Masri Sitanggang, ketua P-4II dan wakil Ketua BPU-PPI yang juga merupakan salah satu inisiator terbentuknya BPU-PPII kepada wartawan menjelaskan sebagai berikut.
Kelahiran BPU-PPII didorong oleh fakta bahwa partai-partai Islam di pentas nasional terus mengalami kekalahan. Pada pemilu 2019, misalanya, total perolehan suara partai Islam atau yang berbasis Islam cuma 29,7 persen. Turun 14 persen dibanding pemilu 1955. Hasail kajian kemudian menyimpulkan bahwa umat Islam memerlukan sebuah partai Islam yang ideologis.
Prototype Partai Islam Ideologis yang pernah dimiliki umat Islam Indonesia adalah Partai Islam Masyumi, sebuah partai yang telah menorehkan banyak catatan prestasi untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, BPU-PPII setuju menghidupkan kembali Masyumi. Masyumi yang dimaksud adalah Masyumi yang lahir tahun 1945, di mana semua komponen/ormas ummat bersatu di dalamnya : NU, Muhammadiyah, Persis, Alwashliyah, Al Irsyad dll. Bukan Masyumi yang lain, yang lahir menjelang dan setelah reformasi.
Sebagaimana diketahui, Masyumi 1945 membubarkan diri pada tahun 1960. Menjelang dan menyusul refromasi, lahir sejumlah partai yang membawa nama dan semangat Masyumi, misalnya : Masyumi Baru yang diprakarsai oleh Ridwan Saidi, Partai Umat Islam (PUI) yang dibentuk Deliar Noer, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Masyumi yang diketuai oleh Abdullah Hehamahua. Semua partai ini sudah gagal masuk parlemen.
Karena Masyumi yang ingin dilahirkan adalah Masyumi 1945, kata Masri Sitanggang, maka BPU-PPII Mengunjungi semua tokoh dan ormas Islam pendukung Masyumi 1945. Tersebutlah bebarapa di antara yang telah dikunjungi dan diajak rembug, misalnya, tokoh-tokoh pesantren Gontor, Cak Anam selaku tokoh NU dan PKNU (Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama), Amin Rais yang sedang menggagas lahirnya Partai Ummat, Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, KH Syukron Makmun dll. BPU-PPII bahkan berkirim surat resmi ke ormas-ormas yang dulu menjadi anggota Istimewa Masyumi. Beberapa ormas malah sudah menerima BPU-PPII beraudensi.
Selain itu BPU-PPPII/P-4II mengumpulkan pula ormas Sayap Masyumi yang masih eksis seperti seperti STII dan SBII.
Selanjutnya, BPU-PPII menyelenggarakan pertemuan/musyawarah bersama partai-partai yang segaris dengan Masyumi yang lahir menjelang dan semasa Reformasi, yang tidak lagi ikut dalam pemilu, antara lain : Masyumi tahun 98 yg diketuai Abdullah Hehamahua, Masyumi Baru Ridwan Saidi, PUI yg dibentuk Deliar Noor dan bebarapa lagi.
Semuanya sepakat untuk menyatukan diri menghidupkan kembali Masyumi berspirit 1945.Pimpinan Partai-partai tersebut menyerahkan dokumennya masing masing ke BPU-PPII sebagai tanda penyatuan dan peleburan.
“Itulah sebabnya kita gunakan istilah MASYUMI REBORN, Masyumi lahir kembali”, tegas Masri. Partai ini diharapkan akan dipimpin oleh para ulama, katanya.
Kemudian, dengan maksud mempermudah urusan administrasi/legalitas di kemenkumham, BPU-PPII/P-4II bermaksud menggunakan Badan Hukum Masyumi 98 yg ketuanya adalah Abdullah Hehamahua. Waktu itu, kata Masri, kita kira Badan Hukum Masyumi 98 masih berlaku. Untuk itulah kemudian BPU-PPII menggadang-gadang Abdullah Hehamahua sebagai Ketua Majelis Syuro Masyumi.
Lantas, Secara formal, pada acara tasyakkur 75 tahun Masyumi, 7 Novrmber 2020, di Dewan Dakwah, dilakukan penandatanganan serah terima badan hukum Masyumi 98 dari ketuanya Abdullah Hehamahua kepada KH Cholil Ridwan selaku ketua BPU-PPII. Dengan begitu, sebenarnya, kewenangan terhadap Masyumi 98 sudah ada di BPU-PPII.
Tapi kemudian Abdullah Hehamahua, dg mengatasnamakan Majelis Syuro yang dibentuk oleh BPU-PPII, bermaksud lain. Ia justeru ingin menghidupkan kembali Masyumi 98 dengan menyatakan berpisah dari BPU-PPII. Abdullah Hehamahua, atas nama Majelis Syuro, mengangkat Ahmad Yani dan TB Massa masing-masing sebaga Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Masyumi. Mereka merekrut banyak para personil P-4II di daerah yg tidak memahami situasi. “Jadi, sebenarnya, kita ini sudah dibajak.” Ucap Masri Sitanggang.
“Jadi, langkah Abdullah Hehamahua Cs tidak sama dengang apa yang kita diniatkan sejak semula oleh BPU-PPII”, tmabahnya lagi.
Menurut Masri, itulah sebabnya Ridwan Saidi menarik kembali berkas Masyumi Baru yang ada di tangan Ahmad Yani, yang kini telah menjadi ketua Masyumi 98, dan menyerahkan dokumen Masyumi Baru itu langsung kepada KH Cholil Ridwan. Berkas-berkas partai yang segaris dengan Masyumi memang dipegang oleh A Yani, sebab sebelumnya dia memang termasuk anggota P-4II bidang AD/ART dan urusan legalitas partai.
“Bagaimana hukumnya secara Syar’i tentang apa yg dibuat oleh Abdullah Hehamahua ? Ia telah menyerahkan Dokumen Masyumin 98 kepada BPU-PPII secara tertulis dan disaksikan banyak orang untuk dapat digunakan oleh BPU-PPII, tapi kemuadian, secara sepihak tanpa “permisi” pada BPU-PPII, dia hidupkan lagi Masyumi 98 itu. Halalkah atau haram ?” begitu Masri Sitanggang mempertanyakan. Yang jelas, katanya.
Yang jelas, Masyumi yang dibangkitkan Abdullah Hehamahua tidak sama dengan apa yang dimaksud dan dicitakan BPU-PPII. Karena, Masyumi 98 hanyalah sebagian kecil dari Keluarga masyumi yang akan dihimpun oleh BPU-PPII, termasuk Masyumi Baru Ridwan Saidi.
Karena nama Masyumi sudah dugunakan oleh Hehamahua dengan menghidupkan kembali Masyumi 98, maka BPU-PPII ingin memberi nama partai yang didirikan dengan “MASYUMI RIBON”. Tambahan Ribon di belakang Masyumi dimaksudkan untuk pembeda dengan Masyumi-nya Abdullah Hehamahua.
“Tetapi kemudian kita berpikir, tidak eloklah kalau ada dua Masyumi. Umat akan bingung dan kesan yang muncul akan sangat buruk. Ini dinilai hanya jualan nama besar Masyumi. Bukan sungguh-sungguh ingin membangun sebuah Partai Islam Ideologis. Di samping itu, dan ini yang sangat mendasar, kalau prilaku politisi Masyumi seperti sekarang ini dan nanti Masyumi hancur, maka kita ikut terbawa-bawa bertanggungjawab mencoreng nama baik Masyumi yang telah melegenda.”
“Maka kita cari nama lain yg tetap berpegang pada Spirit Masyumi 1945; nama itu adalah PDRI,” jelas Masri Sitanggang.
PDRI pada masa Agresi Sekutu adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI adalah jasa luar biasa Masyumi 1945 menyelamatkan Republik Indonesia menyusul Sukarno dan Hatta ditangkap oleh sekutu dan Jogja jatuh. Tanpa PDRI, negara ini sudah tidak ada.
Artinya, dengan menggunakan akronim PDRI, BPU-PPII ingin partai ini tetap berpijak pada spirit dan cita-cita perjuangan para pendahulu kita di Masyumi 1945.
Sekarang akronim PDRI itu berarti PARTAI DAKWAH RAKYAT INDONESIA.
Partai Dakwah mengikuti petuah gerakan yang dibangun oleh bapak kita Mohammad Natsir.
Ketika Masyumi dipaksa bubar, pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi mendirikan Dewan Dakwah. Kata beliau, “kalau dulu kita berdakwah lewat jalur politik (melalaui partai Masyumi, maksudnya), sekarang kita berpolitik lewat jalur dakwah (melalui Dewan Dakwah). Hal demikian karena masa itu Masyumi tidak bisa direhabilitasi.
Sekarang, sudah terbuka kesempatan buat kita mendirikan partai. Maka, sesuai pemikiran pak Natsir itu, keduanya (politik dan Dakwah) kita gabung, kita kerjakan secara sekaligus. Jadilah PARTAI DAKWAH . Demikian penjelasan Dr. Masri Sitanggang kepada InfoMu.
Comments
Post a Comment